Tentang Accountability Framework

Inisiatif Accountability Framework adalah upaya kolaboratif untuk menetapkan definisi umum, norma, dan praktik yang baik dalam mewujudkan komitmen perusahaan atas rantai pasokan beretika. Kerangka kerja ini akan melengkapi rincian penting yang hilang dari ikrar-ikrar tingkat tinggi, sambil membantu menyelaraskan upaya- upaya lainnya untuk menerapkan komitmen, mendorong transparansi, dan melacak kemajuan. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh sebuah koalisi organisasi sosial dan lingkungan non-pemerintah terkemuka dalam konsultasi dengan perusahaan swasta, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Tantangan

Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya perhatian publik terhadap perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan eksploitasi manusia telah meningkatkan tanggung jawab perusahaan menjadi sebuah keharusan mendesak. Ratusan perusahaan berpikiran maju telah berjanji untuk mengubah sistem produksi pertanian dan kehutanan serta rantai pasokan  mereka  untuk melindungi ekosistem, manusia, dan masyarakat. Komitmen ini mendukung prakarsa global yang penting, termasuk Paris Climate Agreement, New York Declaration on Forest, Sustainable Development Goals, dan Bonn Challenge untuk restorasi lahan.

Namun, perusahaan yang ingin menjunjung komitmen mereka seringkali tidak jelas tentang pelaksanaannya ke depan, meskipun belakangan ini ada laju perkembangan alat dan inisiatif yang dimaksudkan untuk membantu. Dalam konteks ini, terdapat dua hambatan utama yang menghambat kemajuan:

Kurangnya harmonisasi di antara berbagai sistem dan inisiatif untuk mendukung pelaksanaan komitmen: istilah dan konsep penting tidak didefinisikan secara jelas atau konsisten, dan tidak ada keselarasan antara kerangka kerja dan alat untuk komoditas, wilayah, dan biomassa tertentu. Dengan demikian, tidak ada cara standar untuk menilai kemajuan atau hasil. Kurangnya konsensus yang luas atas organisasi lingkungan dan sosial non-pemerintah telah menciptakan keraguan lebih jauh mengenai harapan akan rantai pasokan yang bertanggung jawab.

Kurangnya alat dan panduan pelaksanaan penting, terutama untuk pemantauan, verifikasi, dan pelaporan kemajuan terhadap komitmen. Dengan tidak adanya pendekatan umum dan yang diterima, akuntabilitas akan tetap lemah dan perusahaan akan terus menghadapi risiko rantai pasokan yang signifikan.

Mendesaknya keharusan atas kerangka akuntabilitas yang jelas dan berbasis konsensus telah terbukti: dengan semakin dekatnya tanggal target komitmen 2020, banyak perusahaan belum menunjukkan pencapaian yang berarti; Mereka hanya melaporkan kegiatan, bukan hasil;dan mereka menghadapi tantangan implementasi yang besar. Kecuali organisasi non-pemerintah, para pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk mengembangkan kerangka kerja umum yang kredibel dan praktis, hasilnya bisa menjadi greenwashing dan bukannya kemajuan besar, perpindahan dampak yang luas, dan berlanjutnya risiko sosial dan lingkungan bagi perusahaan.

Solusi Kami

Untuk mendukung pelaksanaan komitmen perusahaan secara efektif, inisiatif Accountability Framework mengembangkan seperangkat norma dan pedoman umum bagi perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya yang sedang berusaha untuk menghapuskan kerusakan ekosistem dan eksploitasi manusia dari rantai pasokan komoditas. Norma-norma ini dikembangkan oleh sebuah koalisi organisasi konservasi dan hak asasi manusia non-pemerintah yang dihormati dari seluruh dunia, dengan konsultasi yang erat dengan sektor swasta, untuk membangun referensi global yang harmonis yang berlaku di seluruh komoditas dan wilayah.

Seiring berkembangnya Accountability Framework, elemen – elemen tersebut akan diintegrasikan ke dalam berbagai alat pemantauan, platform, inisiatif regional, dan layanan yang mendukung produksi dan sumber yang bertanggung jawab. Dengan menciptakan jaringan norma yang harmonis, kerangka kerja ini akan meningkatkan kredibilitas dan legitimasi bagi alat lain untuk mengatasi risiko sosial dan lingkungan dalam rantai pasokan. Ini juga akan membantu perusahaan dalam mengendalikan dan memanfaatkan alat ini secara lebih baik di berbagai komoditas dan geografis yang berbeda untuk mendukung tujuan keberlanjutan global mereka. Akhirnya, ini akan memungkinkan pelacakan dan pengelolaan kemajuan di skala nasional atau subnasional yang lebih besar, ataupun yang berkaitan dengan ikrar global seperti New York Declaration on Forest.

Mewawancarai seorang pekerja perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, Indonesia.
Mewawancarai seorang pekerja perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, Indonesia.

Dengan semakin mendekatnya tenggat waktu untuk komitmen 2020, Accountability Framework akan membantu mempercepat pematangan dan standarisasi upaya pelaksanaan oleh perusahaan, penyedia layanan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Pada tahun 2020 dan seterusnya, pendekatan yang kredibel, fleksibel, konsisten secara global dan diterapkan secara luas akan mengkatalisis berkurangnya penghancuran ekosistem dan eksploitasi manusia yang terkait dengan komoditas. Hasilnya adalah kemajuan yang nyata terhadap pemenuhan target utama keberlanjutan global.

Tujuan

Menghentikan deforestasi

Menghentikan deforestasi

Melindungi ekosistem alami lainnya

Melindungi ekosistem alami lainnya

Menghormati hak atas tanah masyarakat

Menghormati hak atas tanah masyarakat

Melindungi hak asasi manusia dan hak buruh

Melindungi hak asasi manusia dan hak buruh

Kerangka Kerja

Accountability Framework ini akan menentukan jalur yang jelas bagi tindakan yang bertanggung jawab di lapangan dan di seluruh rantai pasokan dengan mengembangkan seperangkat norma pelaksanaan berbasis konsensus.

Apa yang ada dalam kerangka kerja ini
  • Definisi umum tentang istilah dan konsep utama yang terkait dengan hutan dan ekosistem alami, deforestasi, restorasi, hak masyarakat, dan lain-lain;
  • Panduan prinsip-prinsip untuk praktik yang baik terkait dengan pemetaan rantai pasokan, pemantauan, verifikasi, pelaporan, klaim, dan aspek-aspek lainnya;
  • Panduan operasional khusus untuk topik ini;
  • Pedoman untuk menangani skenario implementasi yang tidak terdefinisikan atau meragukan.
Bagaimana kerangka kerja ini dikembangkan
  • Kelompok kerja yang terdiri dari pemangku kepentingan utama dan para ahli dikumpulkan  untuk mengembangkan elemen-elemen kerangka kerja mengenai hutan dan ekosistem, pertanggungjawaban sosial, verifikasi, serta pelaporan dan pengungkapan.
  • Penghubung daerah menginformasikan dan melibatkan pemangku kepentingan di negara-negara tropis penghasil utama yaitu: Amerika Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara.
  • Pemangku kepentingan lain yang tertarik diundang untuk berkontribusi dalam pengembangan kerangka kerja melalui konsultasi dan peninjauan draft elemen-elemen kerangka kerja.
  • Masukan perusahaan akan membantu memastikan bahwa kerangka kerja sesuai dengan  tujuan,  dan memiliki norma pelaksanaan yang jelas dan praktis.
Bagaimana kerangka kerja akan digunakan
  • Norma umum kerangka kerja tersebut akan digabungkan ke dalam berbagai alat pemantauan, platform, dan inisiatif regional, serta upaya implementasi oleh perusahaan dan penyedia layanan mereka.
  • Kerangka kerja akan dilokalisasi dan disesuaikan dengan komoditas dan wilayah tertentu; Hal ini untuk menghindari perlunya membangun sistem dari awal dan memudahkan harmonisasi.
  • Alat dan inisiatif implementasi dapat mengacu kepada kerangka kerja; Ini menawarkan perusahaan suatu referensi yang jelas bagi manajemen rantai pasokan dan dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan legitimasi sistem-sistem implementasi yang efektif.
  • Data pelaporan yang jelas dan berimbang, berdasarkan panduan Accountability Framework, akan memberikan pelaporan kemajuan yang lebih akurat pada tingkat perusahaan, yurisdiksi, dan target global.

Teori Perubahan Kami

Tujuan dari inisiatif Accountability Framework adalah untuk melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat di area yang menghasilkan komoditas. Dampak ini akan diwujudkan melalui pemenuhan komitmen rantai pasok pada tahun 2020 dan seterusnya.

Hasil Jangka Pendek

Suatu kerangka kerja akuntabilitas untuk komitmen rantai pasok yang etis, yang mencakup definisi, prinsip, norma, dan panduan operasional untuk mengisi kesenjangan kritis dalam inisiatif yang sudah ada.

Hasil Jangka Panjang

Pemahaman, penerimaan dan penerapan secara luas prinsip-prinsip umum dan praktik yang baik terhadap akuntabilitas dan transparansi oleh perusahaan, penyedia layanan, pemerintah, masyarakat sipil, dan tokoh opini.

Dampak

Penerapan yang meluas dari kerangka kerja ini akan secara dramatis mengurangi penghancuran ekosistem dan eksploitasi manusia yang terkait dengan komoditas. Upaya perusahaan dan pemerintah secara kolektif memajukan target yang lebih luas dan mendukung transformasi sector tersebut.

Project Timeline

  • 2017

    Develop the global guiding principles and implementation guidance related to verification and other priority needs

  • 2018

    Continue Framework design while beginning implementation process

  • 2018-2020

    Implementation, scale up, and regional adaptation of the Framework

Kelompok Pengarah

Prakarsa Accountability Framework  dipimpin oleh koalisi organisasi non-pemerintah  yang mewakili  isu-isu sosial dan lingkungan baik dari perspektif global maupun negara produksi. Anggota pendiri mewakili organisasi yang logonya ditunjukkan di bawah ini.

Bermitra dengan Kami