DAMPAK DI WILAYAH TROPIS

Cara kerja Accountability Framework initiative (AFi) di wilayah tropis

AFi bekerja untuk meningkatkan skala produksi dan pengolahan yang bertanggung jawab di wilayah tropis dengan mendukung perusahaan, masyarakat sipil, dan proses kebijakan nasional dan lokal agar menerapkan Kerangka Akuntabilitas dengan cara yang sesuai dengan konteks. Anggota koalisi AFi telah menerapkan pendekatan ini di Afrika Tengah, Afrika Barat, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. 

Dukungan AFi untuk tindakan dari bawah ke atas (bottom-up) bertujuan untuk mengakselerasi transisi menuju rantai pasok yang sepenuhnya melindungi hutan, ekosistem alami lainnya, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dukungan ini juga menyelaraskan inisiatif rantai pasok yang bertanggung jawab dengan pendekatan lanskap dan yurisdiksional untuk mencapai dampak kolektif yang lebih besar.

Dampak di wilayah tropis

Sebagai hasil kerja AFi, perusahaan produsen dan pengolah komoditas utama di setiap wilayah kini menggunakan Kerangka Akuntabilitas untuk menetapkan atau memperkuat komitmen, merancang dan menerapkan praktik yang lebih baik, dan melaporkan kemajuannya. 

Selain itu, perusahaan menggunakan Kerangka ini sebagai panduan untuk melakukan pelibatan dengan pekebun pemasoknya dan untuk mengelola volume produk non sertifikat sesuai dengan komitmen rantai pasok etis perusahaan. Tindakan ini membantu memastikan perusahaan mengatasi risiko lingkungan dan sosial di sepanjang rantai pasok dan operasinya.

Organisasi masyarakat sipil menggunakan Kerangka Akuntabilitas untuk menyusun alat bantu praktis yang sesuai dengan tindakan setempat berdasarkan panduan global Kerangka ini. Alat ini membantu perusahaan menerapkan rantai pasok yang bertanggung jawab sesuai dengan konteks geografis dan komoditas. Contohnya antara lain adalah Kerangka Pelaporan Penerapan untuk sawit yang diusung Proforest, sistem ketertelusuran Beef on Track dan Soy on Track di Brasil, dan toolkit penerapan tanpa deforestasi dan tanpa konversi (DCF) oleh WWF.

Anggota koalisi AFi juga mendukung pemangku kepentingan setempat untuk mengembangkan tata kelola dan proses penyusunan kebijakan yang efektif untuk memperkuat tindakan dalam rantai pasok yang bertanggung jawab. Misalnya, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) sebagai anggota koalisi AFi yang melakukan pelibatan dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, Berau, dan Aceh Tamiang untuk menyertakan prinsip dan panduan AFi ke dalam kerangka kerja daya saing wilayah dan agenda keberlanjutannya. LTKL juga mendukung produsen komoditas yang beroperasi di kabupaten tersebut untuk memulai atau menghasilkan perkembangan dalam perjalanannya menuju rantai pasok yang etis.