Menetapkan atau memperkuat target rantai pasok

Kerangka Akuntabilitas membantu perusahaan di semua tahap rantai pasok untuk menetapkan target yang ambisius dan praktis. Kerangka ini menjadi referensi dalam penyusunan komitmen dan kebijakan tanpa deforestasi, tanpa konversi ekosistem alami, dan tanpa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Penggunaan Kerangka ini untuk memandu penyusunan kebijakan membantu perusahaan Anda tetap selaras dengan pasar, ekspektasi pemangku kepentingan, dan norma internasional.

Prinsip Inti 1 mengidentifikasi unsur-unsur komitmen yang kuat terhadap rantai pasok tanpa deforestasi dan tanpa konversi. Prinsip ini mencakup komponen seperti definisi yang diterima beserta jangka waktu dan target yang sesuai.

Prinsip Inti 2 menguraikan unsur kebijakan perusahaan yang kuat guna menghormati HAM yang diakui secara internasional. Hak ini antara lain hak Masyarakat Adat dan masyarakat setempat beserta hak khusus atas Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Selain itu, hak ini juga mencakup hak pekerja yang dilindungi berdasarkan konvensi dasar International Labour Organization (ILO) dan hak mendapatkan upah yang layak.  

Perusahaan dapat menggunakan Prinsip Inti 3 sebagai cara menetapkan kebijakan yang koheren dan komprehensif di keseluruhan bisnisnya. Prinsip ini meliputi penyelarasan tindakan secara sukarela terhadap hukum yang berlaku dan penggunaan definisi yang diterima. Prinsip ini juga meliputi penetapan rencana dan tonggak capaian terjadwal yang dapat dipantau dan dilaporkan kemajuannya.