Tanya-Jawab Umum

Kerangka Akuntabilitas menjawab kebutuhan akan panduan yang jelas dan terpadu dalam menangani deforestasi, konversi, dan pelanggaran HAM di rantai pasok pertanian dan kehutanan. Kerangka ini menyajikan peta jalan yang telah disempurnakan kepada perusahaan untuk menetapkan target, melakukan tindakan, dan menunjukkan kemajuan berdasarkan topik ini. Dengan menggunakan peta jalan ini, perusahaan dapat memastikan komitmen, kebijakan, kegiatan, sistem monitoring, dan praktik pelaporan dan pengungkapannya mencerminkan norma dan spesifikasi yang disepakati bersama. Peta jalan ini membantu perusahaan mencapai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang kuat, dan pembeli, penyandang dana/investor, masyarakat sipil, dan pihak lainnya mengakui kinerja ini. Pengakuan seperti ini memberikan sejumlah keuntungan bisnis, termasuk akses kepada pasar dan keuangan yang meningkat, berkurangnya risiko, dan meningkatnya citra dan nilai merek.

Penggunaan Kerangka Akuntabilitas untuk memandu pelibatan pemasok dan pengelolaan rantai pasok juga membantu memperkuat dan menyederhanakan transaksi antara perusahaan (B2B) di lingkup rantai pasok yang etis. Contohnya, Kerangka ini membantu menyelaraskan ekspektasi pasar yang dimiliki pembeli komoditas dan melakukan standardisasi proses monitoring dan pelaporan B2B. Proses standardisasi ini mendorong efisiensi dan efektivitas yang lebih besar, terutama jika terdapat banyak hubungan antara pemasok dan pembeli.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi laman tentang caraperusahaan dan lembagakeuangan dapat menerapkan Kerangka ini.

Kerangka ini membantu produsen dan perusahaan hulu untuk memahami dan memenuhi ekspektasi rantai pasok yang etis dengan menyajikan panduan yang jelas dan spesifik terkait pengembangan lokasi, pengelolaan kebun dan perkebunan, pembelian, monitoring, dan pelaporan bahan baku. Dengan menerapkan panduan ini, aktor di bagian hulu dapat terbantu dalam memenuhi persyaratan dan membedakan dirinya sebagai pemasok bertanggung jawab untuk pembeli produk dan investor, serta peraturan lokal dan internasional.

Untuk perusahaan hulu yang menggunakan proses sertifikasi sebagai pendekatan menuju rantai pasok yang bertanggung jawab, Kerangka Akuntabilitas menjadi sumber daya pendukung yang: 1) menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengelola volume produk dan pemasok yang tidak bersertifikat (termasuk yang tengah menuju proses sertifikasi); dan 2) membahas unsur bisnis bertanggung jawab yang ada di luar ruang lingkup berbagai program sertifikasi, misalnya kebijakan di seluruh perusahaan, sistem pengelolaan, praktik pelaporan, dan pengelolaan pemasok yang tidak patuh.

Untuk informasi lebih lanjut terkait cara produsen dan perusahaan hulu dapat menerapkan Kerangka ini, lihat laman berikut tentang tindakan perusahaan dalam mengelola produksi. Untuk contoh cara perusahaan hulu mendapatkan manfaat dari penggunaan Kerangka, lihat studi kasus kami dan profil pengguna Kerangka Akuntabilitas.

Organisasi selain perusahaan dapat menggunakan Kerangka Akuntabilitas untuk berbagai penerapan, termasuk membantu mengembangkan dan memperkuat kebijakan publik yang baik, mengembangkan panduan dan inisiatif keberlanjutan bagi industri, menyusun sistem monitoring dan akuntabilitas yang kuat, mendukung penerapan rantai pasok yang etis di lapangan, dan mewujudkan tujuan peminjaman atau investasi yang bertanggung jawab. Lihat laman tentang lembaga keuangan, inisiatif industri dan multipemangku kepentingan, dan inisiatif pelaporan  untuk mempelajari lebih lanjut mengenai cara kelompok ini dapat menggunakan Kerangka Akuntabilitas. Lihat laman tentang dampak AFi untuk mempelajari penggunaan Kerangka Akuntabilitas oleh kelompok sejenis ini telah membantu mempercepat kemajuan menuju rantai pasok yang etis di skala yang luas.

Kerangka Akuntabilitas ini berfokus terhadap deforestasi, konversi ekosistem alami lainnya, dan HAM Masyarakat Adat, masyarakat setempat, dan pekerja. Kerangka ini juga membahas beragam topik operasional, seperti ketertelusuran, uji tuntas, pengelolaan pemasok, monitoring, dan pelaporan.

Ada dua alasan yang menjadi fokus Kerangka Akuntabilitas ini. Pertama, topik fokus merupakan unsur dasar dari perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan merupakan subjek berbagai komitmen, peraturan, ekspektasi pasar, dan tujuan serta target global perusahaan. Kerangka ini memberikan kejelasan penting mengenai cara menerapkan dan monitoring tujuan dan kebijakan ini.

Kedua, tindakan yang efektif pada topik fokus merupakan salah satu cara terbaik bagi perusahaan untuk menghasilkan kemajuan dan memenuhi kewajiban seputar persoalan keberlanjutan penting lainnya, seperti perubahan iklim, alam, dan pengentasan kemiskinan. Contohnya, deforestasi dan konversi merupakan penyebab sebagian besar emisi GRK yang dihasilkan sebagian besar perusahaan yang beroperasi di sektor pertanian. Dengan mengikuti Kerangka Akuntabilitas ini, perusahaan dapat mengurangi emisi rantai pasoknya dan menunjukkan kemajuan yang selaras dengan kerangka kerja terkemuka untuk aksi iklim perusahaan.

Kerangka ini berfokus terhadap dampak sosial dan lingkungan di tingkat basis pasok, yang mencakup unit produksi pertanian dan kehutanan, fasilitas pengolahan primer, dan lanskap dan masyarakat tempat unit ini berlokasi. Karena dampak ini terkait dengan keseluruhan rantai pasok, untuk mengelolanya secara efektif, kerangka ini membahas peran semua aktor yang terlibat dalam produksi, pengolahan, pembelian pasokan, atau pendanaan komoditas pertanian atau kehutanan. Hal ini mencakup produsen bahan baku dan pengolah primer, penjual, produsen, peretail, dan lembaga keuangan.

Kerangka ini tidak hanya berfokus terhadap persoalan lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan kegiatan operasional bagian hilir di tingkat basis pasok (misalnya, pengiriman atau manufaktur), tetapi juga membahas peran aktor di hilir dalam mengelola rantai pasoknya dalam menghapus deforestasi, konversi, dan pelanggaran HAM di tingkat basis pasok.

Prinsip Inti Kerangka Akuntabilitas berlaku terhadap semua perusahaan yang terlibat dalam produksi, pembelian pasokan, atau pendanaan komoditas pertanian atau kehutanan. Prinsip dan panduan yang relevan ini menyajikan perincian terkait cara setiap unsur berlaku bagi perusahaan berdasarkan perannya dalam rantai pasok.

Umumnya, aktor rantai pasok hulu, misalnya produsen, pengolah primer, dan sebagian penjual, memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan fungsi ‘di lapangan’. Fungsi ini mencakup akuisisi lahan, pengelolaan lahan, memastikan telah dihormatinya hak Masyarakat Adat, masyarakat setempat, dan pekerja, mengambil tindakan untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan HAM, dan monitoring kepatuhan dan kinerja kegiatan operasional produksi dan pengolahan primer. Aktor di hulu juga bertanggung jawab untuk menyempurnakan informasi kepada pembeli mengenai fungsi tersebut dan terkait status kepatuhan kegiatan operasional dan volume produk.

Perusahaan di hilir umumnya memiliki tanggung jawab utama untuk menjalankan fungsi pengelolaan rantai pasok, seperti pemetaan dan ketertelusuran rantai pasok, kebijakan dan praktik pengadaan yang bertanggung jawab, monitoring rantai pasok, dan pemberian dukungan dan insentif untuk mendorong peningkatan di seluruh basis pasok dan wilayah pembelian pasokan perusahaan. Perusahaan hilir harus bekerja sama dengan pemasoknya untuk memastikan bahwa aktor di hulu melaksanakan fungsi yang dijelaskan di atas guna melindungi hutan, ekosistem alami, dan HAM di tingkat basis pasok. Perusahaan hilir juga harus meminta dan memverifikasi informasi dari pemasoknya tentang kinerja lingkungan dan sosial dari bahan yang dibeli, serta mengenai kebijakan dan praktik setiap pemasoknya terhadap rantai pasok yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, setiap perusahaan bertanggung jawab menentukan tindakan yang harus diambil guna mencapai dan menunjukkan kemajuan atau kepatuhan terkait komitmen rantai pasok dan kewajiban lainnya. Setiap bagian Kerangka Akuntabilitas ini menyajikan informasi lebih lanjut untuk membuat penentuan ini berdasarkan peran rantai pasok, ruang lingkup bisnis, dan konteks perusahaan.

Koalisi AFi mendorong pengadopsian semua unsur Kerangka Akuntabilitas yang dapat diterapkan kepada perusahaan terkait. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi ekspektasi pasar dan pemangku kepentingan sekaligus dapat mencapai dan menunjukkan rantai pasok yang etis di seluruh bisnisnya. Bagi perusahaan yang masih berupaya mewujudkan rantai pasok yang etis, Kerangka Akuntabilitas menyajikan pendekatan terstruktur untuk mengupayakan peningkatan yang bersifat progresif dalam kebijakan, sistem, praktik, dan kinerjanya, serta menunjukkan kemajuan dalam prosesnya.

Sehubungan dengan penerapannya, Kerangka Akuntabilitas disusun secara modular. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan Kerangka ini dengan cara yang fleksibel guna mendukung tindakan dan kemajuan di berbagai fungsi, konteks, dan area tindakan perusahaan.

Tidak. Kerangka Akuntabilitas bukan merupakan standar kepatuhan atau sistem sertifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya sertifikasi atau verifikasi berdasarkan Kerangka Akuntabilitas.

Ya. Perusahaan didorong untuk menyampaikan secara terbuka dukungannya terhadap AFi dan penggunaan Kerangka Akuntabilitas dalam memandu cara perusahaan menetapkan, menjalankan, dan monitoring target rantai pasoknya.

Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa kebijakan dan praktiknya selaras dengan ekspektasi berbasis konsensus dari Kerangka ini. Hal ini juga dapat mempercepat pengadopsian Kerangka secara lebih luas dan menunjukkan nilainya kepada semua pihak yang bekerja untuk mengarusutamakan rantai pasok yang etis.  

Perusahaan yang ingin mengomunikasikan penggunaan atau keselarasannya terhadap Kerangka ini dapat melakukannya dengan cara berikut:

Penggunaan Kerangka:

• AFi dengan senang hati menampilkan contoh-contoh cara perusahaan menggunakan Kerangka ini dalam meningkatkan kebijakan, praktik, dan kinerja rantai pasoknya. Contoh ini dapat ditemukan di laman web “Dampak bagi perusahaan” dan melalui media seperti webinar dan siniar (podcast). Jika perusahaan Anda telah menerapkan Kerangka ini, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut mengenai cara membagikan hasil karya Anda.
• Perusahaan juga dapat menyampaikan penggunaan Kerangka ini melalui situs web, laporan, atau kanal lain yang dimilikinya sepanjang komunikasi tersebut jelas, benar adanya, dan mematuhi kebijakan AFi tentang komunikasi dan klaim.

Keselarasan dengan Kerangka:

• AFi menyediakan alat penilaian mandiri bagi perusahaan untuk membandingkan kebijakan dan praktiknya dengan Kerangka Akuntabilitas. Perusahaan yang hendak menyampaikan tingkat keselarasannya dengan Kerangka ini dapat memberikan hasil penilaiannya kepada pemangku kepentingan dengan cara apa pun yang dipilihnya.
• Beberapa standar dan platform pelaporan utama memungkinkan perusahaan untuk melaporkan unsur Kerangka Akuntabilitas. Perusahaan didorong untuk menggunakan sistem ini untuk mengungkapkan sejauh mana kebijakan, praktik, dan sistem yang dimilikinya selaras dengan unsur Kerangka ini.
• Mengingat Kerangka Akuntabilitas bukan merupakan standar kepatuhan yang dapat digunakan untuk memverifikasi atau mensertifikasi perusahaan, maka perusahaan tidak boleh melakukan klaim bahwa mereka telah diverifikasi, disertifikasi, atau mematuhi Kerangka Akuntabilitas.

Kerangka Akuntabilitas merupakan referensi global untuk menetapkan tujuan, mengambil tindakan, serta monitoring dan melaporkan kemajuan rantai pasok yang etis. Kerangka ini berfungsi untuk melengkapi, mendukung implementasi, dan meningkatkan tingkat keselarasan antara alat, kebijakan, standar, inisiatif, dan kerangka kerja lainnya. Hal ini diantaranya adalah:

• Tujuan dan kerangka kerja global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB dan Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Pemanfaatan Lahan
• Kerangka penetapan target dan pelaporan untuk perubahan iklim dan alam, termasuk Science-Based Targets initiative, Science Based Targets Network, dan Greenhouse Gas Protocol
• Pendekatan uji tuntas rantai pasok, seperti yang telah tertera dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan pedoman OECD untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab
• Peraturan di Uni Eropa dan yurisdiksi lainnya yang berkaitan dengan impor atau penggunaan komoditas yang berisiko terhadap hutan; lihat Bagian 3 Panduan Operasional Penerapan Definisi yang terkait dengan Deforestasi dan Konversi
• Inisiatif keberlanjutan asosiasi industri, misalnya  Consumer Goods Forum, dan konsorsium multipemangku kepentingan, misalnya Tropical Forest Alliance
• Standar dan platform pelaporan utama, seperti CDP Forests, Global Reporting Initiative, Implementation Reporting Framework, dan Kerangka Kerja Pelaporan Prinsip Panduan PBB
• Inisiatif untuk menilai kinerja perusahaan, seperti Forest 500, Supply Change, ZSL SPOTT, dan kartu skor LSM.
• Alat monitoring, misalnya  Global Forest Watch dan Trase
• Alat bantu dan panduan untuk perencanaan dan pengelolaan pemanfaatan lahan
• Inisiatif Pemerintah dan multipemangku kepentingan yang berfokus terhadap komoditas dan yurisdiksi yang berkelanjutan, misalnya Africa Sustainable Commodity Initiative dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)
• Untuk informasi lebih lanjut terkait sistem sertifikasi, lihat TJU di bawah ini

Kerangka Akuntabilitas dan sistem sertifikasi menyediakan sarana yang selaras dan saling melengkapi untuk membantu perusahaan mencapai rantai pasok yang bertanggung jawab. Perusahaan dapat memanfaatkan alat ini secara sinergis untuk mengatasi dampak rantai pasok dan tujuan yang terkait dengan deforestasi, konversi, dan HAM. Berikut adalah tujuan khususnya:

• Menggunakan sertifikasi untuk mendukung keberlanjutan agar selaras dengan Kerangka Akuntabilitas: Banyak sistem sertifikasi telah selaras dengan Kerangka Akuntabilitas. Untuk keselarasan sepenuhnya dengan Kerangka ini,sistem harus menyertakan persyaratan normatif yang sama terkait prinsip bebas deforestasi, bebas konversi, dan penghormatan terhadap HAM seperti yang tercantum dalam Prinsip Inti 1 dan 2. Sistem ini juga harus menyertakan penjaminan yang kuat dan model lacak balak yang membuat volume bersertifikat dapat ditelusuri secara fisik, misalnya segregasi atau penjagaan identitas. Ketika sistem sertifikasi telah selaras sepenuhnya dengan Kerangka Akuntabilitas, perusahaan dapat menggunakannya untuk memenuhi Kerangka Akuntabilitas terhadap volume produk yang disertifikasi secara fisik. Sistem yang tidak sepenuhnya sesuai masih dapat membantu perusahaan memenuhi tujuan keberlanjutannya, tetapi tindakan tambahan tetap harus dilakukan untuk menangani unsur-unsur Kerangka yang tidak sepenuhnya tercakup dalam sistem sertifikasi.
• Menggunakan Kerangka Akuntabilitas untuk melengkapi sertifikasi: Kerangka Akuntabilitas menyajikan pendekatan komprehensif untuk seluruh perusahaan guna mencapai rantai pasok yang etis. Kerangka ini melengkapi sertifikasi yang difokuskan pada produk dan unit produksi di sejumlah sistem sertifikasi. Perusahaan dapat menggunakan Kerangka Akuntabilitas dalam membantu mengelola bahan/komoditas yang tidak bersertifikat dalam rantai pasoknya untuk memastikan bahwa perusahaan mengatasi deforestasi, konversi, dan persoalan HAM dengan baik di seluruh lapisan bisnisnya. Tindakan ini sangat penting terutama ketika perusahaan memasok atau membeli komoditas dari wilayah yang tidak menerapkan sertifikasi atau tidak menerapkannya secara luas. Perusahaan juga dapat menggunakan Kerangka ini untuk menerapkan unsur bisnis yang bertanggung jawab terkait sistem perusahaan, praktik pelaporan, pengelolaan pemasok yang tidak patuh, dan hal lainnya yang berada di luar cakupan berbagai program sertifikasi.

Kerangka Akuntabilitas membahas persoalan lingkungan dan HAM dari sudut pandang perusahaan dan rantai pasoknya. Pendekatan lanskap dan yurisdiksi memiliki tujuan yang sama, tetapi melalui lensa wilayah geografis tertentu dan aktor yang terlibat di dalamnya. Pendekatan ini saling tumpang tindih karena perusahaan merupakan aktor penting dalam yurisdiksi tempat mereka memproduksi dan membeli komoditas. Perusahaan diharapkan terlibat di tingkat lanskap atau yurisdiksi sejauh yang diperlukan untuk mengatasi risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan rantai pasoknya.

Kerangka ini menyajikan panduan khusus bagi perusahaan untuk terlibat dalam pendekatan lanskap dan yurisdiksi guna mencapai rantai pasok yang etis sekaligus mendorong perbaikan yang berarti di lanskap utama. Panduan ini menyertakan informasi tentang: 

• Waktu dan cara perusahaan menggunakan inisiatif lanskap dan yurisdiksi untuk monitoring, mengendalikan, atau menunjukkan kepatuhan terhadap bahan mentah berdasarkan asalnya;
• waktu dan cara perusahaan harus berpartisipasi dalam inisiatif lanskap atau yurisdiksi guna mengatasi masalah lingkungan dan HAM yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan
• cara perusahaan dapat melaporkan kontribusinya untuk mengatasi deforestasi, konversi, dan pelanggaran HAM di luar produksi langsung atau jejak pengadaan pasokannya.

Lihat lebih lanjut mengenaikolaborasi untuk mewujudkan rantai pasok yang etis.

Prinsip Inti 1 membedakan antara tanpa deforestasi dan tanpa konversi karena konsep ini digunakan oleh perusahaan dan LSM, serta dalam berbagai kebijakan, target, janji, dan inisiatif keberlanjutan. Untuk itu, Kerangka Akuntabilitas mendefinisikan kedua istilah tersebut untuk membantu pemangku kepentingan guna memahami dan menangani konsep ini dengan cara yang jelas dan konsisten.

Kerangka Akuntabilitas mendefinisikan deforestasi sebagai hilangnya hutan alami dan konversi sebagai hilangnya ekosistem alami. Dengan demikian, deforestasi merupakan salah satu bentuk konversi. Perusahaan yang memiliki komitmen tanpa konversi yang selaras dengan Kerangka Akuntabilitas, secara definisi, juga memenuhi ekspektasi Kerangka terkait komitmen tanpa deforestasi.

Untuk itu, perusahaan dapat menyelaraskan terhadap Prinsip Inti ini dengan cara: i) menetapkan komitmen tanpa deforestasi (Prinsip Inti 1.1) sekaligus komitmen untuk melindungi ekosistem alami lainnya; atau ii) mengadopsi komitmen yang komprehensif untuk tidak melakukan konversi terhadap semua ekosistem alami (Prinsip Inti 1.2). Perusahaan yang hendak menegaskan komitmen tanpa deforestasi kepada pemangku kepentingan atau mitra bisnisnya dapat memilih opsi pertama. Perusahaan yang membeli pasokan dari daerah asal ekosistem aslinya yang bukan hutan kanopi tertutup, seperti Cerrado di Brasil, mungkin memilih opsi kedua.

Tidak. Sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip Inti 1, produksi, pembelian, dan pendanaan komoditas tidak boleh menyebabkan atau menghasilkan adanya deforestasi atau konversi baru. Dengan demikian, restorasi, kompensasi, atau rencana atau komitmen untuk merestorasi atau pemberian kompensasi tidak boleh digunakan untuk menjustifikasi atau mengimbangi deforestasi atau konversi baru.  

Prinsip Inti 9 dan Pedoman Operasional terkait membahas skenario ketika perusahaan memiliki ketidakpatuhan yang telah ada dalam operasional atau rantai pasoknya. Khususnya, bagian Kerangka Kerja ini menyerukan kepada perusahaan untuk melakukan atau mendukung pemulihan terhadap setiap pelanggaran HAM dan restorasi atau pemberian kompensasi atas ketidakpatuhan deforestasi atau konversi dalam kegiatan operasional atau rantai pasok perusahaan.

Pekebun berperan penting dalam banyak sektor komoditas pertanian dan kehutanan, khususnya di wilayah tropis. Penyertaan produsen ini dalam rantai pasok yang etis merupakan hal penting guna mendukung mata pencaharian produsen, meningkatkan produktivitas, mencegah adanya pergeseran dampak sosial dan lingkungan, dan memastikan stabilitas pasokan komoditas. AFi memfasilitasi penyertaan pekebun dalam rantai pasok yang etis dengan mengklarifikasi cara beradaptasi terhadap berbagai aspek penerapan dan monitoring dalam konteks petani. Hal ini termasuk dengan penyediaan panduan ketertelusuran, pelibatan dan dukungan pemasok, serta penilaian dan retensi pemasok yang tidak patuh yang sesuai dengan konteks pekebun. Panduan Operasional Penyertaan Pekebun dalam Rantai Pasok yang Etis membahas topik ini secara terperinci.

Prinsip Inti Kerangka ini menyajikan panduan jangka panjang bagi perusahaan guna mencapai rantai pasok yang etis dan memenuhi ekspektasi pasar dan pemangku kepentingan. Untuk itu, prinsip ini jarang diperbarui. Sejak diterbitkan pertama kali pada Juni 2019, Prinsip Inti telah mengalami satu kali pembaruan (pada April 2023).

Panduan Operasional ini dimaksudkan untuk mencerminkan praktik terbaik saat ini, yang terus berkembang berdasarkan kebijakan baru dan pendorong pasar, teknologi, inovasi, dan perkembangan lainnya. Dokumen Panduan Operasional ditinjau secara berkala dan dapat diperbarui atau ditambah secara periodik sesuai dengan dinamika yang berkembang dan umpan balik dari pengguna.