Individu, kelompok, atau entitas yang diakui oleh hukum sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak untuk menggugat, digugat, memegang hak kepemilikan dan kepentingan, serta menyepakati kontrak.

• Personalitas hukum Masyarakat Adat tidak dapat disamakan dengan pengertian Masyarakat Adat atau pengakuan oleh negara bahwa suatu kelompok tertentu diidentifikasi sebagai Masyarakat Adat.*

^{* Sumber: Standar 6 dari Standar Sosial dan Lingkungan UNDP: Masyarakat Adat}